Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

---

 

A. PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM/ADMINISTRASI

1. Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
2. KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
4. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
5. Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
6. SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
7. Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
8. SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
9. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kearsipan
11. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/Daerah
12. PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara
13. PMK No. 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab  Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang
14. PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
15. PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN
16. PMK Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan BMN
17. PMK Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan BMN Yang Berasal dari Aset Lain-lain
18. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

    ---

B. PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
3. Keputusan SEKMA Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Keputusan SEKMA Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008
5. PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
6. PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
7. PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
8. PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
9. PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
10. PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
11. PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
12. PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
13. PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
14. SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

    ---

C.  PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1. KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
4. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
6. SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai
7. SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
8. SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

   ---

D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

1. Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
2. Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
5. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
7. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
8. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

   ---

E. PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA

1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 03/SE/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 15/SE/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Menpan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana

---

 

F. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
5. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011  Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
9. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 003.a/DJA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama

   ---

G. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208_PMK.02_2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024
6. Surat SEKMA Nomor 1059/SEK/OT.01.1/5/2021 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran TA 2022

   ---

H. PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor :  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP 39) tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
5. Permenpan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
7. Surat Dirjen Badilag Nomor 2256/DjA/HM.00/7/2021 Pengiriman data Laporan Bulanan dan Triwulanan Melalui e-Laporan pada Aplikasi Kinsatker